Jaksa Penuntut Mati ABK Sea Dragon Fandi Ramadhan Minta Maaf di Komisi III DPR RI
Jakarta, Rabu 11 Maret 2026 – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian yang menuntut pidana mati terhadap anak buah kapal (ABK) Sea Dragon, Fandi Ramadhan di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, menyampaikan permohonan maaf di hadapan Komisi III DPR RI….
Habiburokhman Tegaskan Narasi Posisi Polri Dibawah Kementerian Justru Lemahkan Kepemimpinan Presiden Prabowo
Jakarta, 02 Februari 2026– Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa narasi yang berkembang belakangan mengenai wacana menempatkan Polri di bawah kementerian bukan hanya tidak tepat, tetapi berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang otoritas tertinggi institusi kepolisian nasional….
Delapan Fraksi DPR RI Sepakat: Polri Tetap Bertanggung Jawab kepada Presiden
Jakarta, 02 Februari 2026– Komisi III DPR RI menyepakati bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak diubah menjadi kementerian. Kesimpulan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Polri yang digelar pada…
Komisi III DPR RI Tegaskan Posisi Polri Tetap Langsung Dibawah Presiden
Jakarta, 02 Februari 2026— Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian. Penegasan tersebut disampaikan dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI yang digelar di Kompleks…
Kapolda Jatim Tegaskan Komitmen Dukung Reformasi Polri
Surabaya, 31 Januari 2026– Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. menegaskan komitmen Polda Jawa Timur (Jatim) dalam mendukung penuh Reformasi Kepolisian. Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Kapolda Jatim saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI masa…
Komisi III DPR RI Sampaikan Sejumlah Evaluasi Kinerja Polri
Jakarta, 27 Januari 2026– Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda se-Indonesia untuk mengevaluasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepanjang Tahun Anggaran 2025, sekaligus membahas rencana kerja Polri pada Tahun Anggaran 2026. Dalam evaluasi tersebut, Komisi…
Cegah Terhentinya Penanganan Perkara, Kejagung Minta Tambahan Anggaran Rp 7,49 Miliar
Jakarta, Selasa 20 Januari 2026 – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 7,49 miliar untuk mencegah kekurangan dana yang berakibat pada terhentinya penanganan perkara dan penegakan hukum di semester 1 2026. “Oleh karena itu untuk mencegah terhentinya…
Komisi III DPR RI Soroti Kesiapan Aparat Penegak Hukum Menyongsong KUHP dan KUHAP Baru
Jakarta, 02 Januari 2026– Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, pada 2 Januari 2026 merupakan momentum bersejarah dalam perjalanan hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan hukum pidana warisan kolonial, bangsa ini akhirnya…
Komisi III DPR RI Nilai Reformasi Aparat Penegak Hukum Belum Wujudkan Keadilan
Jakarta, 09 Desember 2025– Komisi III DPR RI menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dengan agenda menghimpun masukan dari para pakar terkait pembenahan aparat penegak hukum di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (8/12/2026). Anggota Komisi III…
Dalam RUU Penyesuaian Pidana, Komisi III DPR RI Tekankan Urgensi Penguatan Pengaturan Narkotika
Jakarta, 29 November 2025– Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menegaskan bahwa penyesuaian pasal-pasal terkait narkotika dalam RUU Penyesuaian Pidana harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kekosongan hukum. Hal ini disampaikannya usai menerima masukan dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)…