Bukan Hanya Soal Keamanan, Maraknya Begal Indikasi Kuatnya Tekanan Sosial dan Ekonomi
Jakarta, 31 Mei 2026– Jagat media sosial tengah diramaikan dengan tagar Jakarta Darurat Begal menyusul banyaknya kasus begal yang terjadi belakangan ini, terutama di wilayah Jakarta Barat. Kejahatan begal yang terjadi membuat masyarakat Jakarta dan sekitarnya khawatir, khususnya para pekerja yang sering pulang malam. Merespons hal…
DPR RI Desak Kasus TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional
Jakarta, 31 Mei 2026– Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa, melainkan sudah menjadi fenomena serius yang mengancam bangsa. Kondisi akhir-ahir ini, menurutnya, menunjukkan persoalan TPPO sudah berada pada level darurat dan membutuhkan…
Komisi III DPR RI Sampaikan Sejumlah Evaluasi Kinerja Polri
Jakarta, 27 Januari 2026– Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda se-Indonesia untuk mengevaluasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepanjang Tahun Anggaran 2025, sekaligus membahas rencana kerja Polri pada Tahun Anggaran 2026. Dalam evaluasi tersebut, Komisi…
Bareskrim Polri Ajak Warga Laporkan Aktivitas Tambang Ilegal
Jakarta, 13 Januari 2026– Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan adanya aktivitas penambangan ilegal di wilayah Sumatera Barat. Imbauan tersebut disampaikan Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni usai menerima kunjungan anggota…
Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi Peran Kapolri dalam Percepatan Swasembada Pangan
Jakarta, 10 Januari 2026– Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas kontribusi nyata dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional, khususnya komoditas jagung. Hal tersebut disampaikan Titiek Soeharto usai mengikuti…
DPR RI: KUHP dan KUHAP Baru Bentuk Reformasi Total Sistem Hukum Pidana Indonesia
Jakarta, 06 Januari 2026– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menjelaskan berlakunya KUHP dan KUHAP produk hasil kerja Pemerintah Prabowo dan resmi diberlakukan pada 2 Januari 2026. Hal itu, menurutnya, sebagai bentuk reformasi total sistem hukum pidana Indonesia. “Ini…
Komisi III DPR RI Soroti Kesiapan Aparat Penegak Hukum Menyongsong KUHP dan KUHAP Baru
Jakarta, 02 Januari 2026– Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, pada 2 Januari 2026 merupakan momentum bersejarah dalam perjalanan hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan hukum pidana warisan kolonial, bangsa ini akhirnya…
Komisi III DPR RI Nilai Reformasi Aparat Penegak Hukum Belum Wujudkan Keadilan
Jakarta, 09 Desember 2025– Komisi III DPR RI menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dengan agenda menghimpun masukan dari para pakar terkait pembenahan aparat penegak hukum di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (8/12/2026). Anggota Komisi III…
Dalam RUU Penyesuaian Pidana, Komisi III DPR RI Tekankan Urgensi Penguatan Pengaturan Narkotika
Jakarta, 29 November 2025– Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menegaskan bahwa penyesuaian pasal-pasal terkait narkotika dalam RUU Penyesuaian Pidana harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kekosongan hukum. Hal ini disampaikannya usai menerima masukan dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)…
UU KUHAP yang Baru Disahkan DPR RI Berlaku Mulai 2 Januari 2026
Jakarta, 20 November 2025 – Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang salah satu agendanya adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang….