Jakarta, Selasa 25 November 2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, membeberkan isi rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Senin (24/11/2025). Saat itu Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan mengapa dana milik pemerintah daerah Ipemda) sebanyak Rp 203 triliun mengendap di Bank kepada Mendagri.
“Beliau tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota,” kata Tito, usai bertemu Prabowo di Istana, Senin dilansir Kompas.com.
Lantas Tito menjelaskan ada sejumlah hal yang menjadi penyebab dana itu masih mengendap di bank.
Pertama, banyak kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, sehingga pemerintah daerah masih sibuk menyusun “kabinet” yang meliputi kepala dinas, sekretaris daerah, dan lain-lain.
Kemudian, banyak daerah yang mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun.
“Memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya. Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari,” tutur Tito.
Tito mengatakan per tanggal 23 November, rata-rata realisasi belanja di 38 provinsi baru mencapai 68 persen.
“Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai 83 persen. Targetnya di angka di atas 90 persen pendapatan. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68 persen. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen, lah, supaya uang beredar di masyarakat,” ujarnya.
Tito menjelaskan jika ada perbedaan antara pemda dengan kementerian dan lembaga di pemerintah pusat, yang diurus langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kalau daerah tidak, dia akan membayar sendiri. Memang ada dana transfer pusat, tapi juga dia harus persiapan. Kalau dana transfer pusat terlambat datang, maka dia bisa cover, gaji kan tidak boleh ditunda,” ujar dia.
