SURABAYA, 11 Oktober 2025 – Komisi Informasi (KI) Jawa Timur dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jatim menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat keterbukaan informasi publik.
Evaluasi keduanya menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, sebagian besar badan publik di lingkungan Pemprov Jatim belum menjadikan keterbukaan informasi sebagai prioritas utama.
Ketua KI Jatim, Edi Purwanto, mengungkapkan bahwa hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 mencatat peningkatan signifikan dalam kualitas layanan informasi di tingkat provinsi.
Sebanyak 70 badan publik berhasil lolos tahap verifikasi dan visitasi, dengan penilaian berbasis enam indikator utama sesuai Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 — mulai dari kualitas informasi hingga digitalisasi layanan.
Meski demikian, Edi menilai capaian tersebut belum cukup. “Masih banyak OPD dan BUMD yang belum memahami pentingnya keterbukaan informasi. Padahal, open government bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan wujud tanggung jawab terhadap hak konstitusional masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas lembaga agar transparansi menjadi budaya kerja di seluruh satuan kerja pemerintah daerah.
Hal senada disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Agus Muttaqin, yang menilai keterbukaan informasi publik berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik. “Informasi yang terbuka akan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Transparansi bukan beban, melainkan investasi bagi pemerintahan yang lebih baik dan partisipatif,” tegasnya.
Kedua lembaga pengawas ini menyerukan agar momentum HUT ke-80 Pemprov Jatim menjadi titik refleksi dan komitmen baru untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Mereka mendorong Pemprov Jatim, OPD, dan BUMD untuk meningkatkan sosialisasi, pelatihan, serta evaluasi berkala dalam implementasi keterbukaan informasi publik.
Dengan sinergi dan komitmen bersama, KI dan Ombudsman berharap Jawa Timur dapat menjadi teladan nasional dalam penerapan good governance berbasis transparansi dan partisipasi publik.
