_{Foto : Ist}

JAKARTA, 25 NOVEMBER 2025 – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya pengelolaan APBN yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut ia sampaikan saat memberikan pengarahan terkait pelaksanaan APBN 2026 kepada para sekjen, sesmen, dan sestama seluruh kementerian/lembaga (K/L) di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

“Kami mohon kesediaannya untuk memperbaiki penganggaran di setiap K/L untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak dan produktif,” ujar Prasetyo, menekankan bahwa pengalokasian anggaran harus benar-benar diarahkan pada program prioritas.

Ia mengapresiasi langkah berbagai K/L yang telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi serta realokasi anggaran menuju program yang lebih produktif.

Menurutnya, perombakan besar pada postur APBN yang dilakukan tahun sebelumnya harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas belanja negara di tahun 2026.

Mensesneg kemudian menyoroti revitalisasi sekolah sebagai salah satu prioritas utama pemerintah. Pada 2025, pemerintah berhasil merenovasi sekitar 16 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Namun jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk mengejar target perbaikan seluruh 330 ribu sekolah yang ada.

“Kalau setiap tahun hanya 16 ribu sekolah, berapa puluh tahun baru selesai? Karena itu Presiden menghendaki tahun 2026 kita bisa memperbaiki sekitar 60 ribu sekolah, sehingga dalam lima tahun seluruh sekolah dapat diselesaikan,” tegas Prasetyo yang disampaikan melalui siaran pers.

Ia kembali mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. Para pimpinan kesekretariatan K/L diminta lebih sensitif dalam merancang rencana belanja agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat besar bagi masyarakat.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam rapat khusus di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada 11 November 2025. Presiden secara khusus menugaskan Mensesneg untuk mengoordinasikan penyerapan anggaran lintas kementerian dan memastikan penggunaan transfer ke daerah berjalan optimal.