Jakarta, 30 September 2025 – Dukungan penuh akan diberkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya Presiden Prabowo dalam mencegah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

“KPK mendukung penuh langkah Presiden yang terus mendorong perbaikan tata kelola pada BUMN, salah satunya melalui pendekatan upaya pemberantasan korupsi,” ujar Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (30/09/2025) dikutip Antara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan beberapa pimpinan partai politik pada Senin (29/09/2025) mengatakan akan mengerahkan KPK dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa pimpinan BUMN manakala terlibat tindak pidana korupsi dan penyalagunaan wewenang.

Tindak pidana korupsi menurut Budi merupakan akar permasalahan yang membuat inefisiensi dalam berjalannya bisnis di BUMN.

Oleh sebab itu, KPK berharap upaya Presiden tersebut dapat menjadi pemantik bagi BUMN untuk dapat mengelola perusahaan milik negara itu dengan baik.

“KPK melalui tugas dan fungsi pencegahan juga menyediakan Panduan Cegah Korupsi (Pancek) bagi para pelaku usaha untuk menjadi salah satu pedoman dalam penerapan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas,” katanya.

“Bila prinsip bisnis berintegritas diterapkan, maka BUMN tersebut dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, dan memberikan sumbangsih optimal bagi penerimaan negara,” pungkasnya.