JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus dijaga agar tetap andal dan bisa secara efektif mampu berperan mewujudkan sasaran pembangunan. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Wahyu Utomo mengatakan salah satu caranya dengan menerapkan spending better atau belanja berkualitas. Dengan demikian, lanjutnya, APBN tetap prima dalam mendorong stimulus terhadap perekonomian. “APBN bukan sekadar angka, namun merupakan instrumen yang didalamnya terdapat arah dan strategi,” ujar Wahyu Utomo dikutip, Jumat (29/9/2023).
Lebih lanjut, dia memaparkan bukti nyata belanja berkualitas yang telah dilakukan pemerintah dalam kurun sewindu atau delapan tahun terakhir, antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Menurutnya, kedua sektor tersebut menjadi kunci penting dalam mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan SDM unggul, ujar Wahyu, belanja pendidikan selama periode 2014-2022 telah berhasil menambah jumlah sekolah untuk SD sebanyak 1,5 ribu sekolah, SMP 4,9 ribu sekolah, dan SMA/SMK sebanyak 3,6 ribu sekolah. “Penambahan gedung sekolah juga diikuti dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dari 7,85 tahun menjadi 8,87 tahun untuk siswa perempuan dan dari 8,61 tahun menjadi 9,28 tahun untuk siswa laki-laki,” imbuhnya.
Selanjutnya dalam kurun waktu yang sama, belanja di bidang kesehatan terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas. Wahyu memberi contoh jumlah rumah sakit umum misalnya bertambah dari 1.855 rumah sakit menjadi 2.522 rumah sakit. Bukan itu saja, penurunan prevalensi stunting juga tercatat cukup signifikan dari 37,2 persen di 2013 menjadi 21,6 persen pada 2022.
Menurutnya, alokasi anggaran penanganan Covid-19 pada kurun 2020-2022, termasuk untuk vaksinasi, juga berhasil mengeluarkan masyarakat dari tekanan pandemi. “Artinya, selama ini pemanfaatan anggaran pendidikan, kesehatan, untuk mendukung sumber daya manusia yang unggul itu punya dampak positif. Perbaikan pada kualitas pendidikan, perbaikan pada kualitas dan layanan kesehatan,” ujar Wahyu.
Turunkan Tingkat Kemiskinan Di samping itu, pemerintah juga fokus melakukan belanja berkualitas untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta melindungi daya beli masyarakat, baik melalui berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) maupun pemberian subsidi yang tepat sasaran. Alhasil, dia mengatakan tingkat kemiskinan tercatat menurun tajam. Pada periode 2014, tingkat kemiskinan Indonesia yang awalnya sebesar 11,25 persen turun menjadi 9,41 persen pada 2019.
Sementara itu pada 2023, tingkat kemiskinan semakin melandai ke level 9,36 persen. “Penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya jangkauan program keluarga harapan [PKH] dari 2,8 juta keluarga penerima manfaat [KPM] pada 2014 menjadi 10 juta KPM di 2022,” jelasnya. Berkat strategi yang dilakukan pemerintah, Wahyu mengatakan tingkat pengangguran pun menurun. Sepanjang periode 2014-2019, tercipta lapangan kerja sebanyak 17,9 juta orang (neto).
Kemudian menurun sebesar 0,3 juta orang (neto) akibat pandemi (2020). Pemulihan ekonomi 2021-2022, lanjutnya, mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 6,8 juta orang (neto) sehingga angka pengangguran turun ke angka 5,45 persen pada 2023. Sejalan dengan upaya memajukan kualitas SDM, pemerintah juga sadar untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju diperlukan infrastruktur memadai. Oleh karena itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan daya saing.
Capaian tersebut bisa dilihat antara lain dari bertambahnya panjang ruas tol beroperasi dari 802 km pada 2014 menjadi 2.687 km hingga akhir 2022. Jumlah jalan umum meningkat dari 517,75 ribu km pada 2014 menjadi 549,16 ribu km pada 2022. Lebih lanjut, Wahyu mengungkapkan jumlah pembangkit listrik pada 2014 sebesar 53 GW meningkat tajam menjadi 81,20 GW di 2022. Peningkatan juga terjadi pada kapasitas bendungan, dari 6,39 miliar meter3 pada 2014 melonjak jadi 16,96 miliar meter3 pada 2022.
Selain itu, jumlah bandar udara juga mengalami kenaikan dari 237 unit pada 2014 menjadi 287 bandara pada 2022. Di sisi lain, jumlah pelabuhan bertambah dari 1.655 unit pada 2014 menjadi 3.157 pelabuhan pada 2022. “Berkat kebijakan fiskal yang efektif, Indonesia berhasil menangani dampak pandemi Covid-19. Ekonomi nasional pun pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di level 5 persen dan inflasi yang terkendali,” ucapnya. Bukan itu saja, kinerja fiskal menjadi semakin sehat dan kesejahteraan yang meningkat.
Indonesia bahkan mampu berkiprah di forum internasional di tengah ketidakpastian global. Pada 2022, Indonesia dipercaya dan sukses menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali. Sementara pada tahun ini, Indonesia juga berhasil berperan sebagai Keketuaan ASEAN. “Ini lagi-lagi bukti nyata bahwa pembangunan itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Anggarannya meningkat, diikuti juga dengan output dan outcome yang meningkat,” ujarnya. Dia menegaskan kebijakan fiskal dalam APBN mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan ekonomi, dan mendukung agenda Pembangunan.
Pasalnya, APBN dijalankan dengan baik sebagaimana tugas dan fungsinya, yakni APBN sebagai Shock Absorber yang berfungsi sebagai stabilisasi. Selain itu, APBN dengan fungsi alokasi sebagai agen pembangunan, utamanya melakukan transformasi ekonomi. Dan APBN menjalankan fungsi distribusi sebagai solusi bagi kesejahteraan rakyat. “Salah satu syarat untuk menuju Indonesia Maju adalah keluar dari middle income trap, caranya adalah mempercepat transformasi ekonomi,” pungkas Wahyu.
