Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan forum diskusi seperti BNI Investor Daily Summit (IDS) 2023 sangat diperlukan dunia investasi. Dia pun berharap, acara serupa banyak diselenggarakan pihak lain untuk meningkatkan kepercayaan investor hingga pada gilirannya mendongkrak nilai investasi yang masuk ke Indonesia
“Mendorong kepercayaan investor kepada negara kita indonesia. Kalau nggak ada acara-acara seperti ini, investasi kan tidak terdorong. Baik investor dalam negeri maupun luar negeri, saya kira acara seperti ini harus diperbanyak,” ujar Jokowi saat ditanya tentang kesannya terhadap BNI Investor Daily Summit 2023, di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memaparkan kiat pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di masa transisi tahun politik. Dia menuturkan, pertumbuhan ekonomi tahun depan akan dijaga dengan mempertahankan peningkatan ekspor meski hal ini diakui tidak mudah.
Di sisi lain, pemerintah juga akan menjaga investasi agar terus meningkat. Sebab, basis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dikendalikan oleh sektor konsumsi, baik pemerintah maupun swasta. “Tetapi kita harapkan kalau bisa meningkatkan ekspor, investasi, itu yang jadi dasar pertumbuhan ekonomi,” tegas Jokowi.
Saat membuka BNI Investor Daily Indonesia 2023, Jokowi juga memaparkan bahwa cara menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tak cukup hanya dilakukan dari sisi makro saja. Dia menyebut, pemerintah sudah memiliki tim di masing-masing kementerian dan lembaga untuk mengawal jalannya kebijakan yang dibuat pemerintah.
“Ini biasanya yang senang terjun di lapangan, anak-anak muda, kawal, cek, awasi. Sehingga selesai betul dengan kebijakan atau policy yang sudah kami putuskan,” ujar Jokowi dalam pidato pembukaannya.
Dia mencontohkan, pembukaan bottlenecking sudah dilakukan pemerintah untuk pembangunan mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT). Pembangunan MRT yang rencananya sudah ada 26 tahun lalu, telah terealisasi meski sebelumnya terus menunjukkan perhitungan rugi saat ada rencana dibangun.
“Memutuskan seperti itu adalah keputusan politik. Bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Dihitung untung ruginya boleh, tetapi kalau itu dihitung rugi terus apa kita tidak akan membangun MRT?,” ujar Jokowi.
Sama halnya dengan MRT, dia menceritakan bahwa LRT juga akhirnya dibangun dengan mitigasi menutup kerugian dari pemasukan electronic road pricing (ERP). Suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp 800 miliar pun disebut wajar karena kewajiban pelayanan publik, bukan perusahaan untung dan rugi.
“Kita ini memang harus berhitung dan main nafas panjang. Endurance kita harus betul-betul dikalkulasi tahan sampai kapan. Kalau APBN saya cek sampai 13 Oktober 2023, ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani masih pegang uang ya menurut saya gede banget lah. Gara-gara Rp 616 triliun jadi masih untuk nafas panjang sampai 2024 masih aman,” tutur Jokowi.
