Jaksa Karim Khan (youtube:intlcriminalcourt)

Den Haag, 25 Agustus 2024- Para jaksa Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court/ICC) mendesak hakim untuk segera menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant yang merupakan Menteri Pertahanan Israel. Para jaksa tersebut juga menegaskan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki warga negara Israel.

Dilansir dari VOA Indonesia, jaksa Karim Khan mendesak hakim yang menangani permohonan surat perintah penangkapan untuk pejabat Israel dan pemimpin Hamas untuk tidak menunda perintah penangkapan, seperti yang tertulis dalam dokumen yang dirilis pada Jumat (23/8)

“Setiap penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam proses ini berdampak buruk pada hak-hak korban,” ujar Khan

Dirinya menekankan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel yang melakukan kejahatan di wilayah Palestina bahkan Khan juga meminta hakim menolak gugatan hukum yang diajukan oleh belasan negara dan pihak lain.

Presiden Mahkamah Internasional (ICJ), hakim Nawaf Salam, memimpin Mahkamah Internasional (ICJ), di Den Haag, Belanda 24 Mei 2024, saat mengeluarkan putusan mengenai permintaan Afrika Selatan untuk memerintahkan penghentian serangan Israel di Rafah di Gaza, seperti dikutip dari  Reuters

Menurut dokumen tersebut pengadilan memiliki yurisdiksi dalam situasi  saat ini, sesuai hukum yang berlaku. ICC juga menolak argumen hukum yang mengacu pada ketentuan perjanjian Oslo serta klaim Israel bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan sendiri terhadap dugaan kejahatan perang.”

Jaksa ICC menyatakan bahwa ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant, serta pemimpin Hamas Yahya Sinwar, kepala militer Mohammed Al-Masri, dan pemimpin politik Hamas lainnya Ismail Haniyeh, bertanggung jawab secara pidana atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan mereka telah upayakan surat perintah penangkapan pemimpin Israel dan Hamas

Pemimpin Israel dan Palestina menepis tuduhan kejahatan perang tersebut. keduanya mengkritik keputusan jaksa Khan untuk mengajukan surat perintah penangkapan