Surabaya, 05 September 2024 – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya gelar penandatanganan Pakta Integritas Perkara Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada hari Kamis, (5/9/2024). Acara tersebut diselenggarakan di Rumah Restorative Justice Omah Rembug Adhyaksa, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Surabaya, Ali Prakosa, S.H., M.H., mengungkapkan kronologi kasus penelantaran bayi yang melibatkan sepasang kekasih di wilayah Wonokromo, Surabaya. Kasus ini bermula dari hubungan asmara antara Havif dan Nuril yang berencana menikah.

“Sebenarnya mereka berdua ini ada hubungan pacaran dan sudah ada rencana untuk menikah. Tetapi dalam perjalanannya, ternyata Mbak Nuril hamil,” ujar Ali Prakosa.

Karena tidak berani menyampaikan kehamilan tersebut kepada orang tua masing-masing, pasangan ini memutuskan untuk tinggal di kos. Nuril kemudian melahirkan, namun situasi ekonomi mereka memburuk. Gaji Nuril dipotong karena cuti melahirkan, sementara kontrak kerja Havif di McD telah berakhir.

“Dari segi ekonomi, untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan bayi, mereka kekurangan biaya,” jelas Ali.

Akibat kesulitan ekonomi, pasangan ini nekat meletakkan bayi mereka yang berusia 3 bulan di depan rumah orang tua HP. Mereka meninggalkan surat yang isinya meminta agar bayi tersebut jangan diserahkan kepada pihak lain dan menyatakan akan mengambilnya kembali.

Orang tua yang tidak mengetahui bahwa bayi tersebut adalah cucunya sendiri, melaporkan kejadian ini kepada pihak RT, RW, Puskesmas, dan kepolisian. Setelah pencarian selama dua hingga tiga hari, akhirnya terungkap bahwa orang tua bayi tersebut adalah HP dan Nuril, yang merupakan anak dari pemilik rumah itu sendiri.

“Kasus ini menjadi peringatan bagi pasangan muda untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalin hubungan dan pentingnya komunikasi terbuka dengan keluarga dalam menghadapi masalah,” terang Ali.

Terpisah Havif dan nuril orang tua pembuangan bayi, mengaku merasa bersalah juga malu kepada orang tua.

“Karena faktor ekonomi saya tega membuang anak saya sendiri. Tak lupa saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Tim Kejari Surabaya khususnya Kasi Pidum Pak Ali Prakosa,” ucapnya sambil menangis lirih.

Proses perdamaian ini difasilitasi berdasarkan Surat Perintah untuk memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-1) No /RJ/M.5.10/Eoh.2/09/2024 tertanggal 5 September 2024.

Keduanya disangka melanggar Pasal 77B Jo Pasal 768 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 305 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.