Sidoarjo, 7 September 2024 – Keterlibatan Tim Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam aksi penanggulangan bencana (PB) di berbagai daerah di Jatim selama ini diapresiasi Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto.
Apresiasi itu disampaikan Kalaksa Gatot Soebroto saat menjadi pemateri dalam Rakor Baznas Tanggap Bencana (BTB) se-Jatim di Swiss-Bellin Juanda, Sidoarjo, Jumat (6/9/2024).
Rakor yang berlangsung selama tiga hari ini dibuka Kabiro Kesra Pemprov Jatim Imam Hidayat dengan dihadiri Pimpinan Baznas RI Saidah Sakwan dan sejumlah pimpinan Baznas Jatim, seperti, KH Ahsanul Haq, KH Muhammad Zakki dan Husnul Khuluq.
Kalaksa BPBD Jatim menegaskan, persoalan bencana itu memang urusan bersama. Karenanya, butuh keterlibatan semua unsur penthahelix, tidak terkecuali, Baznas Tanggap Bencana (BTB). Karena itu pula, Kalaksa Gatot Soebroto juga mendukung upaya penguatan kapasitas kebencanaan bagi segenap anggota Tim BTB yang tersebar di kabupaten/kota se-Jatim.
“Terkait isu gempa megathrust yang viral beberapa waktu lalu misalnya, Tim BTB Baznas juga harus mengetahui, bahwa, itu bukan prediksi, tapi potensi yang bisa terjadi kapan saja,” terangnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/9/2024).
Lalu kapan waktunya? “Sampai saat ini belum ada alat yang mampu mendeteksi waktunya. Hanya, semua bencana itu mempunyai siklus yang selalu berulang. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun,” jelasnya.
Sementara, Pimpinan Baznas RI Saidah Sakwan dalam sambutannya menegaskan, bahwa upaya penanggulangan bencana bagi Baznas itu sangat penting. Mengapa? Karena itu merupakan bagian pelaksanaan dari maqosidus syar’i, yakni, _hifdzun nafs_ (melindungi diri), _hifdzul mal_ (melindungi harta) dan _hifdzul aql,_ untuk menjaga keberlangsungan proses pendidikan. “Bagi Baznas, itu juga sebagai bentuk laporan ke _muzaqqy_ (donatur), bahwa zakat mereka telah diberikan tepat sasaran,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Kalaksa Gatot Soebroto juga menyarankan agar Tim BTB ke depan juga berfokus pada penguatan kegiatan pra bencana, dibanding dengan saat tanggap darurat. “Hal ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat Rakornas PB tahun lalu,” pesannya.