
SURABAYA, 8 MARET 2026 – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama jajaran TNI dan Polri menggelar operasi Cipta Kondisi Asuhan Rembulan pada Sabtu (7/3/2026) malam.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah untuk memastikan ketertiban dan pelayanan publik berjalan optimal.
Dalam kegiatan tersebut, Eri Cahyadi melakukan peninjauan fasilitas parkir di kawasan Taman Bungkul dan Taman Apsari. Ia mengecek secara langsung kelengkapan atribut juru parkir (jukir) serta mengevaluasi penerapan sistem pembayaran parkir non tunai atau digital.
Saat meninjau area parkir di Taman Bungkul, Eri menemukan belum adanya papan informasi atau plakat yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut menyediakan fasilitas pembayaran parkir non tunai. Ia pun langsung meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya segera memasang penanda tersebut.
“Karena ini program yang diminta warga Surabaya dan sudah kami fasilitasi, maka Dishub harus memastikan ada tulisan parkir non tunai di lokasi. Kalau tidak ada penandanya, program ini tidak akan berjalan,” ujar Eri.
Menurutnya, keberadaan informasi yang jelas sangat penting agar masyarakat mengetahui bahwa pembayaran parkir dapat dilakukan secara digital. Ia juga menegaskan tidak ingin lagi ada warga yang diminta membayar parkir melebihi tarif resmi.
“Jangan sampai sudah ada sistem seperti ini, masih ada warga yang diminta bayar Rp10 ribu atau tarif di luar ketentuan karcis,” tegasnya.
Selain itu, Eri juga menemukan adanya juru parkir resmi yang tidak mengenakan tanda pengenal saat bertugas. Ia menilai atribut tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan jukir resmi dan jukir liar.
“Agar masyarakat tahu kalau itu jukir resmi. Kalau tidak memakai tanda pengenal bisa disangka tidak resmi dan berpotensi menarik tarif di atas standar,” katanya.
Wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini juga meminta Dishub Surabaya memasang plakat parkir non tunai di seluruh titik parkir tepi jalan umum (TJU). Bahkan, setiap lokasi parkir juga direncanakan dilengkapi foto jukir resmi yang bertugas di titik tersebut.
Setelah dari Taman Bungkul, rombongan Pemkot Surabaya bersama TNI/Polri melanjutkan peninjauan ke area parkir Taman Apsari untuk melakukan pengecekan serupa terhadap fasilitas parkir dan atribut jukir.
Dari hasil peninjauan di dua lokasi tersebut, Eri menyebut masih banyak warga yang belum mengetahui atau belum terbiasa menggunakan sistem pembayaran parkir non tunai. Sebagian masyarakat masih memilih pembayaran tunai karena belum memahami penggunaan e-wallet, kartu elektronik, atau QRIS.
“Masih ada warga yang bayar tunai dan ada juga yang sudah non tunai. Dari evaluasi ini nanti kita pasang plakat dan menyediakan kartu e-wallet. Misalnya bayar parkir Rp5 ribu, kartunya langsung terisi Rp5 ribu supaya warga mulai terbiasa,” jelasnya.
Temuan di lapangan ini, lanjut Eri, akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Surabaya untuk memperkuat pengawasan serta memperluas sosialisasi sistem parkir digital.
Ia menegaskan, pengawasan akan diperketat bersama aparat TNI dan Polri, termasuk menindak juru parkir yang tidak menggunakan atribut resmi.
“Kalau ada jukir yang tidak memakai tanda pengenal, akan kita tindak. Kita lakukan penertiban secara masif melalui tipiring agar masyarakat tahu mana jukir resmi dan mana yang liar,” pungkasnya.



