Jakarta, September 2023 – Produk ban dalam sepeda, velocipede, sepeda motor, dan skuter siap
bersaing di Maroko. Peluang ini semakin terbuka setelah Pemerintah Maroko melalui Komisi
Pengawasan Impor memutuskan untuk menghentikan penyelidikan safeguards untuk produk-produk
tersebut dengan Pos Tarif HS 4013.20.00.00; 4013.90.00.10; 4013.90.00.20. Keputusan tersebut
berlaku pada 3 Juli 2023.
“Saya menyambut positif keputusan Otoritas Maroko yang telah menghentikan penyelidikan
safeguard terhadap produk ban impor yang salah satunya berasal dari Indonesia tersebut. Dengan
adanya keputusan ini, peluang produk asal Indonesia untuk masuk ke pasar Maroko menjadi lebih
lebar dan eksportir Indonesia dapat kembali meningkatkan ekspor produk ban ke Maroko,” kata
Mendag Zulkifli Hasan.
Penyelidikan safeguard oleh Maroko dimulai pada 30 September 2022. Namun, Pemerintah Maroko
memutuskan penghentian penyelidikan safeguard karena tidak menemukan adanya bukti telah
terjadi lonjakan impor produk yang diselidiki dari Indonesia ke Maroko.
Nilai ekspor ban dalam dari Indonesia ke dunia memang tercatat meningkat. Pada 2022, nilai ekspor
Indonesia ke dunia untuk produk ban dalam sebesar USD 23 juta. Nilai ini naik 117 persen
dibandingkan tahun 2018 yang sebesar USD 10,5 juta. Sementara, di tahun yang sama Indonesia tidak
melakukan ekspor produk yang diselidiki tersebut ke Maroko. Sedangkan, pada 2021 nilai ekspor
produk ban dalam dari Indonesia ke Maroko tercatat sebesar USD 346,3 ribu.
Selain tidak ditemukan bukti lonjakan impor produk yang diselidiki dari Indonesia ke Maroko,
keputusan penghetian penyelidikan safeguard tersebut juga dikarenakan adanya permintaan
penarikan penyelidikan atas penerapan tindakan pengamanan perdagangan oleh industri domestik
ban di Maroko.
“Kabar penghentian penyelidikan safeguard merupakan kabar yang sangat baik dan harus kita
manfaatkan untuk meningkatkan ekspor Indonesia,” urai Mendag Zulkfili Hasan.
Mendag Zulkifli Hasan mengapresiasi Otoritas Maroko yang telah melakukan penyelidikan secara
transparan dan adil sesuai dengan Agreement on Safeguard WTO yang mengatur mengenai suatu
negara yang dapat melakukan tindakan pengamanan. Tujuannya memulihkan kerugian serius atau
mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan barang impor
sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso menambahkan, Agreement on Safeguard
memiliki tiga kriteria yang harus dipenuhi pihak otoritas dalam melakukan penyelidikan safeguard.
Pertama, telah terjadi lonjakan impor tiga tahun terakhir. Kedua, produsen dalam negeri mengalami
kerugian serius/ancaman kerugian serius terhadap barang sejenis/yang langsung bersaing. Ketiga, ada
hubungan sebab akibat antara keduanya.
“Dalam kasus ini, otoritas Maroko tidak menemukan kriteria-kriteria tersebut dalam penyelidikan
sehingga penyelidikan dihentikan,” lanjut Budi.
Direktur Pengamanan Perdagangan Natan Kambuno juga mengungkapkan, hasil positif dihentikannya
penyelidikan safeguard ini tidak terlepas dari kolaborasi dan peran aktif dari Pemerintah Indonesia,
KBRI Rabat, dan perusahaan terkait untuk terus memonitor serta membela pengusaha dan eksportir
Indonesia sejak dari awal penyelidikan.
“Pemerintah Indonesia melalui koordinasi Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag telah
bersikap kooperatif sejak awal penyelidikan. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah
menyampaikan sanggahan tertulis terkait tuduhan safeguard tersebut hingga akhirnya Otoritas
Maroko menghentikan penyelidikan safeguard ini. Kesuksesan ini juga tidak terlepas dari peran
penting para pelaku usaha atau eksportir terkait dalam memberikan dukungannya kepada
Pemerintah Indonesia,” jelas Natan.
Natan mengajak para pelaku usaha Indonesia untuk memanfaatkan peluang ekspor produk ban dalam
sepeda, velocipede, sepeda motor, dan skuter dengan optimal. “Dengan dihentikannya penyelidikan
safeguard, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan kinerja
ekspor produk tersebut ke Maroko,” pungkas Natan